Ambon, Indonesia – Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon menyelenggarakan Pelatihan Terapan Perikanan Pesisir bagi Negara-negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan berlangsung selama sepekan di Ambon telah resmi dibuka (17/10).
Ucapan selamat datang dan pemaparan mengenai potensi Provinsi Maluku utamanya sektor perikanan dan pariwisata diberikan kepada para peserta dari empat negara anggota MSG yang tiba di Ambon disampaikan oleh Habiba M.Si, Sekda Pemprov. Maluku, dalam pembukaan pelatihan.
“Perikanan pesisir di Pasifik memegang peran penting bagi pembangunan yang berkelanjutan” disampaikan oleh Dr. Lilly A. Pregiwati, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang hadir secara daring. Pelatihan ini diharapkan dapat berorientasi pada aksi bersama serta menciptakan jejaring yang kuat antara Indonesia dan MSG untuk isu kelautan dan perikanan. Harapan senada juga disampaikan oleh diplomat senior Hendra Satya Pramana, yang hadir mewakili Kemenlu.
Direktur Jenderal MSG, Leonard Louma, OBE, yang secara khusus hadir pada acara pembukaan, menegaskan bahwa kehadirannya yang kedua kali ini untuk menekankan betapa pentingnya pelatihan ini bagi negara-negara Melanesia. Beliau juga menyampaikan bahwa tahun ini merupakan kali kedua Indonesia memberi pelatihan kapasitas bidang perikanan kepada MSG.
Dirjen MSG menilai pelatihan ini memiliki manfaat yang sangat penting bagi pengusaha UKM masyarakat pesisir dan para pejabat di kementerian atau departemen bidang perikanan negara-negara MSG. Louma juga menyatakan bahwa ia percaya Indonesia akan selalu menjadi mitra pembangunan MSG dalam mengelola kesejahteraan bersama.
Kepala BPPP Ambon, Abubakar, S.St. Pi, MSi., menyambut baik dilaksanakannya kembali pelatihan ini untuk kedua kalinya di BPPP Ambon. Kepada 6 orang peserta yang berasal dari Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Vanuatu tersebut akan diberikan sejumlah materi teori dan praktik pemanfaatan sumber daya pesisir, baik untuk tujuan menunjang perekonomian masyarakat maupun untuk menyusun regulasi dan administrasi perikanan di negara-negara asalnya. (Rls)
