Pemkab Mukomuko tambah anggaran gaji honorer

Mukomuko, Bengkulu – Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, akan menambah anggaran untuk gaji para tenaga honorer pendidik dan non-kependidikan tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) di daerah ini.

“Anggaran untuk gaji honorer daerah sekitar Rp1,3 miliar hingga Rp1,5 miliar. Anggaran sebesar ini untuk gaji honorer selama enam bulan ke depan,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Yandaryat di Mukomuko, Selasa.

Ia mengatakan hal itu usai menggelar rapat kerja terkait solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di SD dan SMP dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Hadir dalam rapat kerja tersebut Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini, Ketua Komisi III DPRD Antonio Dale, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Evi Mardiani, Kabid Dikdas Arni Gusnita, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia Wawan Santoni, dan Kepala Inspektorat Apriansyah.

Pemkab setempat sebelumnya akan merumahkan sebanyak 333 dari 783 pegawai daerah dengan perjanjian kerja atau honorer pendidik dan non kependidikan tingkat SD, karena berkurangnya anggaran untuk membayar gaji yang bersumber dari APBD 2022.

Ia mengatakan, pemerintah setempat akan menambah anggaran pada APBD perubahan tahun ini untuk gaji tenaga honorer daerah di daerah ini selama enam bulan ke depan.

Sementara itu, sebanyak 702 orang tenaga pendidik dan kependidikan tingkat SMP. Dari sebanyak 702 orang tersebut sebanyak 422 orang di antaranya pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta 280 tenaga honorer daerah.

Namun mulai bulan Juli 2022 daerah ini hanya menyiapkan anggaran untuk membayar sebanyak 150 orang tenaga honorer, dan 130 orang honorer tidak dianggarkan

Kemudian sebanyak 1.304 orang tenaga guru dan tata usaha tingkat SD, sebanyak 832 kurang berstatus sebagai PNS dan PPPK, dan 472 orang berstatus tenaga honorer daerah.

Dari sebanyak 472 orang tenaga honorer, sebanyak 162 orang yang dirumahkan karena tidak tersedia anggaran untuk membayar gaji tenaga honorer ini.

“Namun tidak memungkinkan memberhentikan sebanyak 172 orang tenaga honorer tingkat SD itu. Jika pemberhentian dilakukan, jelas kita sangat meragukan kualitas pendidikan anak,” demikian Yandaryat. (Ant)

Artikulli paraprakIndonesia dan Swiss perkuat kerja sama keimigrasian
Artikulli tjetërPemkab dan DPRD Mukomuko sepakat selesaikan konflik agraria